Kitab (1)
Written on April 10, 2007 – 5:59 am | by ghifarie
Oleh Ibn Ghifarie
Lagi,
pemerintah Indonesia mendapat kecaman dari sebagian umat islam tentang
sikap Indonesi yang mendukung resolusi resolusi sanki terhadap Iran.
Tak ayal, sejumlah Ulama angkat bicara melalui Tim Pengacara Muslim
(TPM), dilaporkan akan segera melakukan gugatan class action terhadap
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY dianggap telah melanggar hukum
yang berlaku.
Rencana class action
disampaikan Ketua TPM Muhammad Mahendradatta di Jakarta, Rabu (28/3).
Menurut Mahendra, tindakan SBY yang tiba-tiba berbalik mendukung
Resolusi DK PBB, telah mengecewakan sejumlah ulama. TPM berharap
Presiden SBY dapat bersikap lebih bijaksana menanggapi sanksi untuk
Iran. Menurut dia, Presiden seharusnya bisa bersikap netral atau lebih
bagusnya menolak sanksi tersebut. (Metro 29/03)
Ditengah-tengat
krisis kepercayaan dan kemerosotan popularitas Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus anjlok. Bila pada awal
jabatannya, tiga tahun lalu, popularitas SBY 80% dan Kalla 77%,
sekarang sudah merosot di bawah 50%.
Survei terbaru yang
dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada 17-24 Maret 2007 di 33 provinsi
dengan responden 1.238 orang menghasilkan angka seperti itu.
Popularitas SBY merosot ke posisi 49,7%, sedangkan Jusuf Kalla tinggal
46,9%.
Memang harus diakui melemahnya kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah menurut Syaiful Mujani, Direktur Eksekutif LSI
menunjuk situasi perekonomian yang tidak kunjung membaik–bahkan dalam
beberapa hal memburuk–adalah penyebab utama kemerosotan popularitas
duet SBY-JK. Untuk mereka yang percaya pada survei, popularitas di
bawah 50% adalah situasi yang membahayakan. (Editorial, 28/03)
Pihak
penguasa masih sempat-sempatnya menyuarakan sikap politik luar negeri
Indonesia dengan lantang yang mendukung negara Adidaya. Sudah tentu,
pasti akan menuai protes. Jangankan rakyat jelata yang tak tau menahu
persoalan itu, perwakilan dewan saja mengutuk keras tindakan ganjil
tersebut. Salah satunya, anggota komisi 1 dari F-PAN Abdillah Toha.
Menurutnya, sikap Indonesia yang mendukung resolusi sanksi terhadap
Iran, akan mendpat blunder politik luar negeri Indonesia kedepan.
`Ini
blunder karena tidak mencerminkan masyarakat Indonesia. Pemerintah
dalam kebijakan luar negeri seakan berjalan tanpa rakyat,` tegasnya
dalam rapat kerja denagn komisi 1 DPR di Gedung Parlemen Senayan
Jakarta Kamis (29/03).
Bagi Permadi dari F-PDIP menyatakan
keputusan mendukung resolusi PBB terhadap Iran itu memperlihatkan bahwa
pemerintah saat ini menjadi boneka Amerika Serikat.
`Indonesia
menjadi anggota tidak tetap DK PBB adalah untuk memperjuangkan hak dan
asfirasi rakyat indonesia, bukan menjadi alat Amerika,` tandas parmadi
(Medai Indonesia, 29/03)
Hal senada pun dilontarkan Amin Rais,
mantan Ketua MPR. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindakan
yang tidak sesuai dengan prinsip politik Indonesia yang bebas dan
aktif. Amien menilai, koputusan itu sebagai bukti nyata ketakutan
pemerintah terhadap negeri adidaya Amerika Serikat.
"Ya, sebuah
negara yang ternyata tidak mampu menyetir kebutuhan negerinya, bebas
dan aktif. Artinya, bebas di bawah bayang-bayang Amerika dan aktif di
bayang-bayang Washington. Jadi sama saja. Ketakutan. Tapi, ini tidak
aneh," jelas Amien kepada wartawan seusai menghadiri penerbitan sebuah
buku di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3).
Lebih
jauh Ia menilai, dalam kasus nuklir Iran, Indonesia tidak konsisten
menerapkan prinsip bebas aktif karena terpengaruh pada Amerika Serikat.
Seharusnya sebagai sesama negara ketiga, Indonesia mesti berpihak pada
Iran. (Metro, 28/03)
Sekali lagi, Indonesia telah menjadi boneka negara Paman Sam. Yakni dengan ikut mendukung resolusi PBB terhadap Iran tersebut.
Dengan
demikian, inilah pintu awal pudar sealigus berakhirnya pemerintahan
SBY-JK. Tinggal menunggu waktu dan ajal menjemput para penguasa lalim
tersebut. [Ibn Ghifarie]
Cag Rampes, Pojok Sekre Kere, 29/03;23.48 wib
